Akibat Hukum Akta Kuasa Menjual Lepas Yang Dibuat Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah Dan Bangunan Oleh Notaris

Abstract

ABSTRAK

Akibat hukum akta kuasa menjual lepas yang dibuat oleh Notaris dalam hal demi berlangsungnya pembuatan akta jual beli tanah dan bangunan berakibat hukum bahwa terhitung pada saat penandatanganan akta kuasa menjual lepas tersebut timbul pajak penghasilan yang dibebankan kepada penjual yang harus dibayarkan sesuai dengan peraturan pajak. Pajak Penghasilan (PPh) diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2016. Dalam Peraturan ini diatur bahwa setiap wajib pajak orang pribadi yang melakukan jual beli tanah dan bangunan baik dengan cara memberikan kuasa menjual lepas kepada pihak penerima kuasa tersebut untuk melakukan tindakan hukum. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan, Dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Beserta Perubahannya. Apabila pihak penerima kuasa tidak melakukan kewajiban pembayaran pajak atas penjualan tanah dan/atau bangunan tersebut maka dapat diindikasikan suatu tindakan hukum dengan penggelapan pajak. Hal tersebut akan berdampak pada kerugian pendapatan negara. Dimana Notaris dan para pihak (pemberi kuasa dan penerima kuasa) bertanggungjawab terkait akta kuasa menjual lepas yang tidak dibayarkan kewajiban atas pajak tanah dan atau bangunan tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis tentang akibat hukum akta kuasa menjual lepas yang dibuat dalam pembuatan akta jual beli oleh Notaris. Teori hukum yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain : teori keadilan, teori kewenangan, dan teori tanggungjawab. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terutama adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.

Hasil penelitian ini pada akhirnya memberikan jawaban bahwa akta kuasa menjual lepas yang dibuat pihak pemberi kuasa kepada penerima kuasa sebaiknya tetap dikenakan dan diwajibkan untuk pembayaran pajak hasil penjualan tanah dan/atau bangunan yang telah dijual tersebut, hal demikian wajib Notaris sosialisasikan pada saat para pihak menghadap karena itu berkaitan tanggungjawab dengan akta kuasa menjual yang dibuatnya tersebut dalam pembuatan akta jual beli sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan, Dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Beserta Perubahannya.

Kata Kunci : akta kuasa menjual, akta jual beli, dan Notaris.

 

ABSTRACT

As a result of the law, the notarial deed of sale of goods made by Notary in the case of the ongoing act of making the deed of sale and purchase of land and building resulted in the law that at the time of the signing of the power of attorney selling, the income tax arising from the seller shall be paid in accordance with the tax regulation. Income Tax (PPh) is regulated in Government Regulation No. 34 of 2016. In this Regulation, it is stipulated that every individual taxpayer who undertakes the sale and purchase of land and building either by giving the power of freelance to the authorized party to take legal action. As stipulated in Article 1 paragraph (2) of the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 34 of 2016 concerning Income Tax on Income from Transfer of Right to Land and/or Building, And Agreement of Sale and Purchase Bond on Land and/or Building and Its Amendment. If the power of attorney fails to perform the tax payment on the sale of the land and / or the building, it may indicate a legal action with tax evasion. This will have an impact on the loss of state revenues. Where the Notary and the parties (the authorizer and the proxy) are liable in relation to a power of attorney selling non-payment of liabilities on the land and or building tax.

The purpose of this study is to analyze the legal consequences of the deed of sale of freight made in the making of the deed of sale by the Notary. The legal theory used in this research, among others: the theory of justice, the theory of authority, and the theory of responsibility. The approach method used in this research is primarily a sociological juridical approach. The sociological juridical approach is to identify and conceptualize the law as a real and functional social institution in a real life system.

The results of this study ultimately provide an answer that the power of attorney to sell off which made the power of attorney to the power of attorney should still be imposed and required to pay taxes on the sale of land and / or buildings that have been sold, such thing shall be notarized socialization at the time of the parties facing because it is related to the responsibility of the deed of the sale that he made in the making of the deed of sale and purchase in accordance with the provisions stipulated in Government Regulation No. 36 of 2016 on Income Tax on the Income from Transfer of Land and / or Buildings and Binding Sale Agreement On Land And / Or Building With Its Changes.

Keywords: Deed of Might Sale, Deed of Sale and Buy, and Notary.