IMPLEMENTATION OF RECRUITMENT OF THE CRIME OF MURDER BASED ON LEGAL CERTAINTY (Case Study: Banggai Police)

Anak Agung Gede Agung Kusuma Putra

Abstract


The aim of this research is to analyze the Implementation of Re-enactments of Murder Crimes Based on Legal Certainty; identify and analyze the weaknesses in regulations for re-enactment of criminal acts of murder. The approach method used in preparing the thesis is normative juridical research. Normative legal research is a process of searching for legal regulations, principles or doctrines to solve problems. The results of this research are (1) The implementation of reconstruction of criminal acts of murder in the jurisdiction of the Banggai Police has fulfilled the concept of legal certainty. During the reconstruction process, it was discovered that the perpetrator T.N committed the murder because he was involved in a previous argument with the victim A.S. The results of the reconstruction in the form of case files can be used as guiding evidence for the public prosecutor in the trial in order to increase the judge's confidence in determining a decision in a murder crime case. (2) Weaknesses in the regulation of reconstruction regulations for murder crimes if analyzed using Lawrence M. Friedman's legal system theory includes weaknesses in legal substance: The authority given to the National Police, such as in the Police Law and KUHAP, does not mention the authority to carry out reconstruction of criminal cases in the investigation process, weaknesses in the legal structure: lack of coordination between state institutions and law enforcement officers; Weaknesses in legal culture: the local community flocked to see the reconstruction implementation directly, so without realizing it they were disrupting the reconstruction implementation.


Keywords


Criminal; Murder; Re-enactment.

References


Ciptono, dkk, Fungsi Rekontruksi Dalam Pengungkapan Perkara Pembunuhan Oleh Sat Reskrim Polresta Barelang, Jurnal Ilmu Hukum (JIH), Volume 1 Nomor 1, 2022,

Danang Wijayanto. 2014. Problematika Hukum Dan Peradilan Di Indonesia. Pusat Data dan Layanan Informasi. Jakarta,

E.Y Kanter dan S.R Sianturi, 2002, Asas-asas Hukum Pidana diIndonesia dan Penerapannya, Storia grafika, Jakarta,

Febryan Arda Ayu Lukitosarie dan Andri Winjaya Laksana, Tinjauan Hukum Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak, Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) 7 Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 19 Januari 2022,

I Putu Surya Wicaksana Putra, Kebijakan Hukum Tentang Pengaturan Santet Dalam Hukum Pidana Indonesia, e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, Vol 3 No 1 2020,

Juda Trisno Tampubolon, Pengaturan Rekonstruksi Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Penyidikan (Studi Di Wilayah Hukum Polresta Pontianak), Jurnal Mahasiswa S2 Hukum Untan, Vol. 1, No. 1, 2015,

Muhammad Azhar Nur (et. al), Kedudukan Hukum Pelaksanaan Rekonstruksipada Tahap Penyidikandalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Di Sinjai, Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam, Volume 6, No. 1, 2024,

Nisa Fadhilah, Proses Rekonstruksi Dalam Upaya Mengungkap Tindak Pidana (Studi pada Polres Lampung Utara), Jurnal Hukum Legalita, Vol 4, No 2, 2022,

Nita Anggraeni dan Humaeroh, Problematika Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Sistem Hukum di Indonesia, Al-Ahkam, Vol. 17 No. 2, Desember 2021,

Nyoman Gede Remaja, Makna Hukum Dan Kepastian Hukum, Kertha Widya Jurnal Hukum, Vol. 2, No. 1, 2014,

Paul Moedikdo. Kejahatan dan Sebab Musababnya. Star Weekly. No. 811, 1961

Philipus M. Hadjon. 2007, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Peradaban,

Prawoko, A., Syukur, A., Susilowati, N., Musyaffa, M. I., & Nisa, Proses Penyelidikan, Penyidikan Dan Wewenangnya Dalam Hukum Acara Pidana. Synergy : Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 1(04), 2023,

Rachmad Safa’at. Lapisan-lapisan Ilmu Hukum. Bayumedia Publishing, Malang, 2009,

Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta,

Rustam, Kedudukan Rekonstruksi/Reka Ulang Dalam Pembuktian Perkara Pidana, Jurnal Dimensi, Vol 4 No 2 Juli 2015,

Satjipto Rahardjo. 2009, Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya. Genta Publishing, Yogyakarta,

Violita Citra (et. al), Koordinasi Antara InstitusiPenegak Hukum Dalam Hal Menangani Masalah Penahanan Berdasarkan KUHAP Sebagai Upaya Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia, Jurnal Pendidikan dan Konseling, Vol. 4, No. 5, 2022,

Wahyu Sudrajad dan Umar Ma’ruf, Rekonstruksi Sebagai Upaya Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Wilayah Hukum Polsek Banyumanik Semarang), Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 12. No. 3, 2017,

Yuliana, S. Rekonstruksi Perkara Sebagai Upaya Dalam Mengungkap Kejahatan. Jurnal Hukum Legalita, 4(1), 2022,




DOI: http://dx.doi.org/10.30659/rlj.3.3.%25p

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Ratio Legis Journal has been indexed in: