LEGAL PROTECTION OF THE GRANTING OF BUSINESS USE RIGHTS PERMITS ON COMMUNAL RIGHTS ACCORDING TO AGRARIAN LAW
Abstract
This research aims to determine agrarian legal regulations in Indonesia related to communal rights and granting HGU permits, assess the effectiveness of legal protection of communal rights in the context of granting HGU permits and provide recommendations for improving legal protection of communal rights in granting HGU permits, then link it with theory. appropriate for drawing conclusions. The method used in the research, namely the approach method in this writing, is normative and empirical research, the specifications of this research are descriptive research. Communal Rights can only be exercised for the first time, namely to guarantee subjects, objects, area, area boundaries and so on. In fact, the essence of land registration itself is to guarantee legal certainty by recording all forms of transfer of rights. Cultivation Rights cannot be granted on Communal Rights land based on Indonesian laws and regulations. According to Article 4 PP no. 40/1996, Cultivation Rights can only be granted on State land.
Keywords
References
Books:
Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2012, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Cetakan Keenam, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Urip Santoso, Hukum Agraria Kajian Komprehensif, Kencana, Jakarta, 2012.
Peter Mahmud Marzuki, 2008, Pengatar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta.
Ridcan Syahrani, 1999, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti.
Lili Rasdjidi dan Ira Rasjidi, 2001, Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung.
Ahmad Rifai, 2010, Penemuan Hukum oleh Hakim, Dalam Persfektif Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta.
Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 1995, Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filosafat Hukum Indonesia, Gramedia, Jakarta.
Syaiful Bakhri, 2009, Pidana Denda Dan Korupsi, Total Media, Yogyakarta.
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, CV. Rajawali, Jakarta.
Urip Santoso, 2015. Perolehan Hak Atas Tanah, Kencana, Jakarta.
Iman Sudiyat, 2007. Hukum Adat Sketsa Asas, Liberty, Yogyakarta.
Bambang Daru Nugroho, 2015. Hukum Adat Hak Menguasai Negara atas Sumber Daya Alam Kehutanan & Perlindungan Terhadap Masyarakat Hukum Adat, Refika Aditama, Bandung.
Myrna A. Safitri, 2011. Legalisasi Hak-Hak Masyarakat atas Tanah dan Kekayaan Alam dalam Peraturan Perundang-undangan Nasional Indonesia: Model, Masalah dan Rekomendasi”, Masa Depan Hak-Hak Komunal Atas Tanah :Beberapa Gagasan Untuk Pengakuan Hukum, Cetakan Ke 2.
Sudikno Mertokusumo, 2007. Penemuan Hukum, Liberty, Yogyakarta.
Effendi Perangin, 1994. Hukum Agraria Di Indonesia Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013. Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Journals:
Maria SW Sumardjono, 2016. “Ihwal Hak Komunal atas Tanah”. Digest Epistema, Volume 6.
Sri Hajati, 2017. Buku Ajar Hukum Politik Hukum Pertanahan, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
Regulation:
Law No.5 Tahun 1960 on Basic of Agrarian Law.
DOI: http://dx.doi.org/10.30659/rlj.3.3.%25p
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Ratio Legis Journal has been indexed in:
