Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Faktor Audit Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah)
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh ukuran pemerintah daerah,
kemakmuran, belanja modal, intergovernmental revenue, temuan audit dan opini audit
keuangan BPK pada kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi
Jawa Tengah. Populasi penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah Kabupaten/Kota
di Jawa Tengah dengan menggunakan teknik purposive sampling, seluruh anggota
populasi memenuhi syarat menjadi sample. Data sekunder diperoleh dari website
Kementrian Dalam negeri, Kementrian Keuangan, dan Situs Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia dengan metode dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan
regresi linier berganda. Berdasarkan hasil pengujian ditemukan bahwa, ukuran
pemerintah daerah dan tingkat kemakmuran berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap
kinerja keuangan pemerintah daerah, belanja modal dan intergovernmental revenue
berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sementara
opini dan temuan audit berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan
pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
Full Text:
PDFReferences
Ade Noviyanti, N., Jurusan Akuntansi, K., Ekonomi, F., & Negeri Semarang, U. (2016).
Accounting Analysis Journal PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH
DAERAH, TEMUAN AUDIT BPK TERHADAP KINERJA KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH. In AAJ (Vol. 5, Issue 1).
http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaj
Andirfa, M., Basri, H., Shabri, M., & Majid, A. (2016). PENGARUH BELANJA
MODAL, DANA PERIMBANGAN.
Antari, N. P. G. S., & Sedana, I. B. P. (2018a). PENGARUH PENDAPATAN ASLI
DAERAH DAN BELANJA MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH. E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana, 7(2), 1080.
https://doi.org/10.24843/ejmunud.2018.v7.i02.p19
Antari, N. P. G. S., & Sedana, I. B. P. (2018b). PENGARUH PENDAPATAN ASLI
DAERAH DAN BELANJA MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH. E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana, 7(2), 1080.
https://doi.org/10.24843/ejmunud.2018.v7.i02.p19
Asmaul, A. (2016). PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH
TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH ( Studi Pada
Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Di Jawa Timur ).
http://ejournal.stiedewantara.ac.id/
Indriantoro, N., & Supomo, B. (2016). Metodologi Penelitian Bisnis : Untuk Akuntansi
dan Manajemen / Nur Indriantoro, dan Bambang Supomo (1st ed.). BPFE.
Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Online. (n.d.). Pengertian Kemakmuran. In Kamus
Besar Bahasa Indonesia Versi Online.
Kusumawardani, M., Akuntansi, J., & Ekonomi, F. (2012). Accounting Analysis Journal
LEVERAGE TERHA-DAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
DI INDONESIA. AAJ, 1(1). http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaj
Maiyora, G., Yusralaini, P. :, & Natariasari, R. (2015). PENGARUH KARAKTERISTIK
PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN
PEMERINTAH DARAH KABUPATEN/KOTA (STUDI EMPIRIS
KABUPATEN/KOTA DI PULAU SUMATERA). Jom FEKON, 2(2).
Marfiana, N., & Kurniasih, L. (2013). PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH
DAERAH DAN HASIL PEMERIKSAAN AUDIT BPK TERHADAP KINERJA
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA.
Masdiantini, P. R., & Erawati, N. M. A. (2016). PENGARUH UKURAN PEMERINTAH
DAERAH, KEMAKMURAN, INTERGOVERNMENTAL REVENUE,
TEMUANDAN OPINI AUDIT BPKPADAKINERJA KEUANGAN.
Minarsih, R. A. (2015). PENGARUH SIZE, WEALTH, LEVERAGE DAN
INTERGOVERNMENTAL REVENUE TERHADAP KINERJA KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH DI JAWA TENGAH.
Ni Made, S., & Eka, A. S. (2016). Karakteristik Pemerintah Daerah dan Opini Auidt Pada
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. 15.2.
Parwanto, E., & Harto, P. (2017). PENGARUH HASIL PEMERIKSAAN BPK
TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH.
DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING, 6(1), 1–9. http://ejournal-
s1.undip.ac.id/index.php/accounting
PD Sugiyono. (2017). Metode penelitian bisnis: pendekatan kuantitatif, kualitatif,
kombinasi, dan R&D (Vol. 225). CV. Alfabeta.
Peraturan BPK No. 1 Tahun 2017, (2017).
Peraturan Daerah Pemerintah Dalam Negeri No. 33 Tahun 2017, (2017).
Peraturan Mentri Dalam Negeri No. 79 Tahun 2018, (2018).
Sari, I. P., Agusti, R., & Rofika. (2016). PENGARUH UKURAN PEMERINTAH
DAERAH, PAD, LEVERAGE, DANA PERIMBANGAN DAN UKURAN
LEGISLATIF TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(Studi pada Kab/Kota Pulau Sumatra). 3.
Sudarsana, H. S., & Rahardjo, S. N. (2013). PENGARUH KARAKTERISTIK
PEMERINTAH DAERAH DAN TEMUAN AUDIT BPK TERHADAP KINERJA
PEMERINTAH DAERAH (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia).
DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING, 2(4), 1–13. http://ejournal-
s1.undip.ac.id/index.php/accounting
Suhardjanto, D., & Yulianingtyas, R. R. (2011). PENGARUH KARAKTERISTIK
PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KEPATUHAN PENGUNGKAPAN
WAJIB DALAM LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH.
Akuntansi & Auditing, 8.
Sularso, H., & Restianto, Y. E. (2011). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi
Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. 1.
Undang-Undang No.15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara, (2004).
Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, (2014).
Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, (2004).
Undang-Undang No.33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah, (2004).
Wahyudin, A., & Dhini Suryandari. (2013). PENGARUH RETURN ON EQUITY (ROE),
UKURAN(SIZE), DAN KEMAKMURAN(WEALTH)PEMERINTAH DAERAH
TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI
INDONESIA.
Refbacks
- There are currently no refbacks.