REKONSTRUKSI PENEGAKAN HUKUM POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH BERBASIS HUKUM PROGRESIF

Imawan Sugiharto

Abstract


Law enforcement ban on the provision of money or other materials to influence voters in both the legislative elections and the elections of regional heads although in practice the naked eye and is no longer a public secret, but the law enforcement feels very weak. Rarely may not even have happened, law enforcement is applied to Regional Head-Deputy Head candidates who caught giving money or other material known as money politics to win their partner is done transparently, even go to court. In practice, law enforcement is applied only to the person who was caught giving money to someone for choosing a particular candidate. Whereas those arrested is only a messenger of others, for example the Campaign Team of Regional Head Deputy Head Candidates. The purpose of this study was to analyze the influential factors against law enforcement of money politics in regional elections, to find out the shortcomings of political money law enforcement and law enforcement to reconstruct the money politics of the regional elections based progressive law. The results of the research which were done by separating the reconstruction of administrative sanctions such as canceling regional head-deputy head candidates who are convicted of money politics by the Provincial Election Commission or Regional Election Commission upon the recommendation of the Provincial Election Supervisory Board or Regional Election Supervisory Board where the regional head election ongoing and should not wait for the criminal process. While the process of examination of criminal offenses against the political actors of money in provincial or regional elections remain to be done in accordance with the provisions stipulated in the Criminal Procedure Code.

Keywords


Reconstruction; Law Enforcement; Money Politics

Full Text:

PDF

References


A. Buku-Buku

A. Hamid. S Attamimi, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Disertasi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Pasca Sarjana, Universitas

Indonesia, Jakarta, 1990.

Abdul Mukhtie Fadjar, Membangun Negara Hukum yang Bermartabat, Setara Press, Yogyakarta, 2013.

Abu Rokhmad, Hukum Progresif Pemikiran Satjipto Rahardjo, Program Sarjana IAIN Walisongo Semarang, 2012.

Bagir Manan, Menegakan Hukum Suatu Pencarian, Asosiasi Advokat Indonesia, Jakarta, 2009

Gunarto, Rekonstruksi Paradigma Penegakan Hukum, Unissula Press, Semarang, 2011

Moh. Mahfud, Dkk, Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif, Konsorsium Hukum Progresif Universitas Diponegoro Semarang, Thafa Media, Yogyakarta, 2013.

B. Perundang-undangan:

Pancasila.

Undang-Undang Dasar 1945, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Amandemennya, Fokusmedia, Bandung, 2011.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Citra Umbara Bandung, 200.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2008, Tentang Perubahan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah,

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2005, Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan,Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 151 Tahun 2007, Tentang Proses Pemilihan Kepala Daerah.

Keputusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor : 209/Pid.B/2005/PN.Pml.Keputusan Pengadilan Negeri Pemalang No. 207/Pid.Sus/2010/PN.Pml Tanggal 03 Maret 2011

Keputusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor : 45/Pid.Sus/2015/PN.Pml.Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 16 Tahun 2014, Tentang Kampanye Pemilihan Umum

Presiden dan Wakil Presiden.




DOI: http://dx.doi.org/10.26532/jph.v3i1.1351

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Jurnal Pembaharuan Hukum Indexed by :

google_scholar onesearch crossref garuda base dimension DOAJ sinta
Jurnal Pembaharuan Hukum  
Faculty of Law, UnissulaCopyright of Jurnal Pembaharuan Hukum
Jalan Kaligawe Raya KM.4, Terboyo Kulon, Genuk,ISSN 2580-3085 (Online) ISSN 2355-0481 (Print)
Semarang, Central Java, Indonesia, 50112JPH is licensed under a