Notary's Responsibility for Forgery of Inheritance Certificate Documents by Heirs

Nurlatifah Dini, Jawade Hafidz

Abstract


This research aims to analyze: 1) The notary's responsibility for falsifying inheritance certificate documents by heirs. 2) Legal protection for notaries against falsification of inheritance certificate documents by heirs. The approach method used in this research is the statutory approach. This type of research includes normative legal research. The type and source of data is secondary data. obtained by literature study. The analysis in this research is qualitative. The results of the research concluded: 1) The notary's responsibility for falsifying inheritance certificate documents by the heirs, namely the Notary in this case cannot be held criminally responsible as in the prosecution, because in the trial no evidence was found that Notary M participated in committing the crime together with the face (L ). Notary M was not legally and convincingly proven guilty of committing a criminal act as charged in Article 266 paragraph (1) of the Criminal Code jo. Article 55 paragraph 1 1 of the Criminal Code. Notary M only makes authentic deeds based on documents from the Applicant (L). However, due to lack of thoroughness and caution, the document used as the basis for issuing the deed was a fake document. The responsibility of a Notary adheres to the principle of responsibility based on fault (based on fault of liability), in making an authentic deed, the Notary must be responsible if the deed he makes contains an error or intentional violation by the Notary. 2) Legal protection for notaries against falsification of inheritance certificate documents by heirs, namely that notaries are given special privileges such as the right of denial. Legal protection for reneging obligations is a means of legal protection for notaries, especially from the criminal process. In the form of legal protection for notaries according to the Notary Honorary Council, based on Article 66 paragraph 1, if you want to summon a Notary, the police, prosecutor or judge must obtain MPD approval.

Keywords: Document; Falsification; Responsibility.


Full Text:

PDF

References


Andi Mamminanga, Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris berdasarkan UUJN, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, Tahun 2008.

Ary Yuniastuti, Jawade Hafidz, Tinjauan Yuridis Kebatalan Akta dan Pertanggungjawaban Notaris, Jurnal Akta, Volume 4 Nomor 2 Juni 2017.

Dimas Agung, Ahmad Khisni, Akibat Hukum Akta Di Bawah Tangan yang dilegalisasi oleh Notaris, Jurnal Akta, Vol. 4 No. 4 Desember 2017.

Erina Permatasari, Lathifah Hanim, Peran dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pelaksanaan Pendaftaran Badan Hukum Perseroan Terbatas Melalui Sistem Online, Jurnal Akta, Volume 4 Nomor 3 September 2017.

Hilda Sophia Wiradiredja, 2016, Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Didasarkan Pada Keterangan Palsu Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Dan KUHP, Jurnal Wawasan Yuridika.

Irma Garwan, Zarisnov Arafat, dan Kristiani, 2021, Tanggung Jawab Notaris Atas Akta Keterangan Waris Yang Menimbulkan Sengketa Dalam Pembagian Harta Warisan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Jurnal Justisi Hukum, Volume 6, Nomor1.

Khoirotul Ummah, 2022, Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Pembuatan Akte Berdasarkan Keterangan Palsu Dari Para Pihak, ACADEMOS: Jurnal Hukum dan Tatanan Sosial, Volume 1 Nomor 1.

Nawaaf Abdullah, Munsyarif Abdul Chalim, Kedudukan Dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Otentik, Jurnal Akta, Vol. 4 No. 4 Desember 2017.

Rizki Nurmayanti, Akhmad Khisni, Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelaksanaan Pembuatan Akta , Jurnal Akta, Vol. 4 No. 4 Desember 2017.

Said Ali, Wira, Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Yang Beralih Tanpa Persetujuan Seluruh Ahli Waris, Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan, Volume 1, Nomor 1, Desember 2021.

Setya Qodar Al-Haolandi, Danu Anindhito Kuncoro Putro, Sukarmi, Peran Notaris dalam Pembagian Waris Berdasarkan Hak Waris Barat dengan Peran Pengadilan Agama dalam Pembagian Waris Berdasarkan Hak Waris Islam, Jurnal Akta, Unissula Semarang, Volume 5 Nomor 1 Januari 2018.

Sri Utami, Perlindungan Hukum terhadap Notaris Dalam Proses Peradilan Pidana Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Jurnal Repertorium, Edisi Januari 2015.

G.H.S Lumban Tobing, 1999, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta.

Habib Adjie, 2013, Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, Refika Aditama, Bandung.

Putri A.R, 2011, Perlindungan Hukum Terhadap Notaris (Indikator Tugas-Tugas Jabatan Notaris yang berimplikasi Perbuatan Pidana), Softmedia, Medan.

Sudarto, 1988, Hukum Pidana I, Badan Penyediaan Bahan-bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.