Kerenggangan Relasi Kandidat Dewan Perwakilan Daerah Dengan Pemilih (Studi Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Hulu Sungai Tengah)

Abstract

Kuantitas partisipasi masyarakat pada Pemilihan Umum 2019 mengalami peningkatan dibandingkan dengan Pemilihan Umum 2014, yaitu 81,95% dari batas target 77,5%. Tingginya kuantitas partisipasi masyarakat pada Pemilihan Umum Serentak 2019  ini juga ternyata diikuti oleh tingginya angka surat suara tidak sah pada pemilihan legislatif. Kalimantan Selatan mencatat surat suara tidak sah sebanyak 44.305 atau 30,88% dari total 2.370.0469 pemilih. Surat suara tidak sah di Kalimantan Selatan didominasi oleh surat suara Dewan Perwakilan Daerah untuk pemilihan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sosialisasi dan pendidikan pemilih KPU HST, menganalisis pelaksanaan pemasaran politik kandidat DPD Dapil Kalsel dan menganalisis pelaksanaan pemilu yang ideal sebagaimana terdapat dalam Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan PKPU Nomor 10 tahun 2018 tentang Sosalisasi dan Pendidikan Pemilu. Jenis penelitian yang dipakai adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif-analitis. Pengumpulan data primer dan sekunder dilakukan dengan observasi dan dokumentasi. Sedangkan lokasi penelitian yaitu di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi dan pendidikan pemilih oleh KPU telah melaksanakan tahapan-tahapan sosialisasi sebagaimana Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan PKPU Nomor 10 tahun 2018 tentang Sosalisasi dan Pendidikan Pemilih. Pelaksanaan pemasaran politik oleh kandidat DPD RI Dapil Kalimantan Selatan dilakukan dengan tiga cara, yaitu push markeing, pull marketing dan pass marketing. Pelaksanaan sosialisasi oleh KPU dan DPD Dapil Kalsel telah dilaksanakan sebagaimana PKPU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Data surat suara tidak sah pemilihan presiden lebih kecil daripada DPD menunjukkan masyarakat Kalsel lebih terbawa euforia pemilihan eksekutif.

 

The quantity of community participation in the 2019 general elections has increased compared to the 2014 general elections, which is 81.95% of 77.5%. The high quantity of community participation was also followed by the high number of invalid ballots in the Indonesian legislative election . Invalid ballots in South Kalimantan are 44,305 or 30.88% of a total of 2,370,0469 voters dominated by the Indonesian legislative election for the Election of Hulu Sungai Tengah Regency. This study aims to analyze the socialization and education of voters by the HST KPU, analyze the implementation of the political marketing of the South Kalimantan DPD candidates and analyze the implementation of the ideal election Law Number 7 of 2017 law about Elections and PKPU Number 10 of 2018 law about Election Socialization and Education. The type of research used is empirical juridical with a descriptive-analytical approach. The collection of primary and secondary data is done by observation and documentation. While the research location is in Hulu Sungai Tengah Regency, South Kalimantan. The results of this study indicate that voter socialization and education by the KPU has carried out the stages of socialization in accordance with Law Number 7 of 2017 law about Elections and PKPU Number 10 of 2018 regarding Voter Outreach and Education. The implementation of political marketing by the DPD RI Dapil South Kalimantan candidates is carried out in three ways, namely push marketing, pull marketing and pass marketing. The implementation of socialization by the KPU and DPD Dapil of South Kalimantan has been carried out in accordance with PKPU Number 7 of 2017 law about Elections. Data on invalid ballots for the presidential election is smaller than for the DPD, indicating that the people of South Kalimantan are more carried away by the euphoria of the executive elections.