Penyelesaian Sengketa Hak Milik Terkait Penguasaan Tanah Bangunan Studi Kasus Putusan Pengadilan Semarang

Abstract

Objek pembahasan dalam kajian ini adalah putusan nomor 414Pdt2020PT SMG yang memutus perkara sengketa penguasaan tanah hak milik yang disebabkan oleh masih dikuasai dan dimiliki oleh pihak lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan dan menyatakan putusan atas sengketa hak atas objek tanah bangunan yang telah dibeli namun tidak dapat dikuasai dan dimiliki, serta akibat hukum setelah putusan atas sengketa hak atas objek tanah bangunan yang telah dibeli namun tidak dapat dikuasai dan dimiliki yang ditetapkan oleh hakim. Metode penelitian ini melalui pendekatan yuridis normatif karena meneliti aspek-aspek hukum dan kaidah hukum dengan bahan kepustakaan. Spesifikasi penelitian menggunakan hukum deskriptif analisis, dengan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses jual beli tanah oleh tergugat terbanding dengan pembanding terjadi masalah, padahal proses jual beli telah sesuai dan dituangkan dalam Akta Jual Beli nomor 607 Kaliwungu 2006.

 

The object of discussion in this study is decision number 414Pdt2020PT SMG which decides cases of land tenure disputes caused by the fact that they are still controlled and owned by other parties. This study aims to find out the considerations of judges in deciding and pronouncing decisions on disputes over rights to building land objects that have been purchased but cannot be controlled and owned, as well as the legal consequences after the decision on disputes over rights to building land objects that have been purchased but cannot be controlled and owned. determined by the judge. This research method uses a normative juridical approach because it examines legal aspects and legal principles using library materials. The research specification uses descriptive analysis law, with a case approach. The results showed that the process of buying and selling land by the defendant compared to the comparator had problems, even though the buying and selling process was in accordance and set forth in the Deed of Sale and Purchase number 607 Kaliwungu 2006.