Implementation of the Election of a Single Regional Head Candidate in the Democratic System in Indonesia (Study of Constitutional Court Decision Number.100/PUU-XIII/2015)
Abstract
The aim of this research is to determine and analyze the constitutionality of regional head elections with a single candidate in regional head elections in Indonesia and to determine and analyze the implementation of single candidate regional head elections in terms of democracy in Indonesia. Constitutional Court Decision Number 100/PUU-XVIII/2015. The approach method used in this research is an empirical juridical approach. The research specifications used are descriptive research specifications. Types of data used in this research Primary Data, Secondary Data, Tertiary legal materials. The presentation of data in this research will use narrative text form. The data that has been collected from the research results is analyzed using qualitative analysis methods, which means describing the data in a quality manner in the form of sentences that are orderly, coherent, logical, non-overlapping and effective, making it easier to understand and interpret the data. The research results show that the main thing that was taken into consideration by the Constitutional Court Judges in decision Number 100 / PUU-XIII / 2015 concerning single candidate pairs. According to the Constitutional Court, in order to guarantee the fulfillment of the constitutional rights of citizens, as well as the form of implementation of popular sovereignty, in terms of the right to elect and vote, regional elections must be held despite the fact that there is a pair of candidates and deputy heads of regional regions, even though serious work has previously been carried out to get at least two pairs of candidates. Basically, the decision gives rise to a new norm, in the system of filling positions, the word chosen refers to the system called election, not to the meaning of the plebiscite answer (the choice of "agree" or "disagree"). What is certain in an electoral system is that more than one candidate is desired. An unanswered general election is basically not an election in line with the principles of Luber and Jurdil.
Keywords
References
Ahmad Yantomi. Kajian Yuridis Kemenangan Kotak Kosong Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Indonesia. Dalam Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan. Vol. 3 No. 1, Desember 2021.
Djokosoekarto, Agung, “Membangun Kepempinan Lokal Yang Demokratis”, Makalah pada seminar nasional Pemilihan Langsung Kepala daerah sebagai Wujud Demokrasi Lokal, Adeksi 2003.
Erniyanti, “Kajian Kritis Pemilihan Kepala Daerah Calon Tunggal Pasca Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 ”, dalam Jurnal Hukum Samudra Keadilan. Vol. 13 No.2 Juli 2018.
Habibi, “Implikasi Calon Tunggal Pilkada Kabupaten Tasikmalaya Terhadap Kualitas Demokrasi Daerah ”, dalam Jurnal Asy-Syaria’ah. Vol. 20 No.2 Desember 2018.
Hadiawan, Agus, Evaluasi Pemilihan Kepala Daerah Langsung Di Propinsi Lampung, Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung, Bandar Lampung, Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan, Vol. 3, No. 7, Juli-Desember 2009.
Hanan, D. Memperkuat Presidensialisme Multipartai di Indonesia: Pemilu Serentak, Sistem Pemilu dan Sistem Kepartaian, Jurnal Universitas Paramadina, 13, 2016.
Hardiyanto.dkk, “Pemilihan Umum Kepala Daerah Periode 2015/2020 (Studi Politik Hukum Calon Tunggal) ”, dalam Jurnal Varia Justicia. Vol. 12 No.1 Okrtober 2016. Jurnal Yudisial Vol. 12 No. 3 Desember 2019: 269 – 285
Hariyanto, Hariyanto, “Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila”, Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi. Vol. I. no. 1. 2018, Halaman. 53.
Harun, Refly, Memilih Sistem Pemilu Dalam Periode Transisi, Jurnal Konstitusi, Vol. II, No.1, Juni 2009, Mahkamah Konstitusi dengan Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2009.
Hasanudin, Lili, “Pemilihan langsung Kepala Daerah Menuju Terwujudnya Pemerintahan Lokal yang Demokratis di Indonesia”, Makalah pada seminar nasional Pemilihan Langsung Kepala daerah sebagai Wujud Demokrasi Lokal, Adeksi 2003.
Hasudungan Sirait, 2006, Politik Pemilu Pilkada, Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen(AJI),
Jailani, Sistem Demokrasi Di Indonesia Ditinjau Dari sudut Ktetatanegaraan, Jurnal Inovatif, Volume VIII Nomor 1 Januari
Muhammad Anwar Tanjung & Retno Saraswati, Calon Tunggal Pilkada Kurangi Kualitas Demokrasi, Jurnal Yudisial Volume 12, Nomor 3, Desember 2018
Muhammad Anwar Tanjung, “Calon Tunggal Pilkada Kurangi Kualitas Demokrasi ”, dalam Jurnal Yudisial. Vol. 12 No.3 Desember 2019.
Nugroho, Setyo, Demokrasi dan Tata Pemerintahan Dalam Konsep Desa dan Kelurahan, Jurnal Cita Hukum, Vol. 1, No. 2, 2013.
Nurfaika Ishak, “Problematik Pemilihan Kepala Daerah Calon Tunggal Dalam Demokrasi Indonesia”, dalam Jurnal Pena Justisa. Vol. 19 No.2 Desember 2020.
Puspitasari, Siti Dwi, Peran AKDPP (Aliansi Kawal Demokrasi Pilkada Pati) Dalam Kemenangan Kotak Kosong di Desa Gajahmati dan Desa Maitan pada Pilkada Kabupaten Pati Tahun 2017, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang
R. Nazriyah, “Calon Tunggal Dalam Pilkada Serentak Tahun 2015 Terhadap ”, dalam Jurnal Konstitusi Vol. 13 No.2 Juni 2016.
Rofi Aulia Rahman. dkk, “Calon Tunggal Pilkada: Krisis Kepemimpinan dan Ancaman bagi Demokrasi ”, dalam Jurnal Konsitusi. Vol. 19 No.1 Maret 2022.
Rumesten R.S., Iza, 2016. Fenomena Calon Tunggal dalam Pesta Demokrasi The Phenomenon of Single Ticket Candidacy in Democracy Party. Jurnal Konstitusi, Volume 13, Nomor 1.
Rumesten, Iza, Fenomena Calon Tunggal dalam Pesta Demokrasi, Jurnal Konstitusi, Vol. 13, No.1, Maret 2016, Universitas Sriwijaya Palembang.
Sodikin, Kedaulatan Rakyat dan Pemilihan Kepala Daerah Dalam Konteks Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jurnal Cita Hukum, Vol. 2, No. 1, 2014.
Sumadinat, R. Widya Setiabudi, Dinamika Koalisi Partai-Partai Politik Di Indonesia Menjelang Dan Setelah Pemilihan Presiden Tahun 2014, Departemen Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran, Jurnal Wacana Politik Vol. 1, No. 2, Oktober 2016.
Teguh Ilham, Fenomena Calon Tunggal Dalam Demokrasi Indonesi, Jurnal Ilmiah Pemerintahan Daerah, Volume XII edisi 2, Desember 2020
Tony Yuri Rahmanto, “Calon Tunggal Dalam Prespektif Hak Memilih Dan Dipilih Di Provinsi Banten ”, dalam Jurnal HAM. Vol. 9 No.2 Desember 2018.
Widjojanto, Bambang, “Pemilihan Langsung Kepala Daerah: Upaya Mendorong Proses Demokratisasi”, Makalah pada seminar nasional Pemilihan Langsung Kepala daerah sebagai Wujud Demokrasi Lokal, Adeksi 2003.
Yunus, Nur Rohim, Aktualisasi Demokrasi Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, Jurnal Sosio Didaktika: Social Science Education Journal, Vol. 2, No. 2, November 2015.
Yunus, Nur Rohim, Mahar Politik Calon Kepala Daerah, Jurnal Buletin Hukum dan Keadilan, Vol. 2, No. 1e, 2018, ISSN 2338-4638, Pusat Studi Konstiusi dan Legislasi Nasional (POSKO-LEGNAS) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Yunus, Nur Rohim, Saat Kotak Kosong Memenangkan Pilkada, Jurnal Hukum ADALAH (Buletin Hukum dan Keadilan), Vol. 2, No. 7e, 2018, Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKO-LEGNAS), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
DOI: http://dx.doi.org/10.30659/rlj.3.1.401-410
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Ratio Legis Journal has been indexed in:
