Authority of the Prosecutor's Office in Judicial Review

Buyung Anjar Purnomo

Abstract


The purpose of this research is to examine and analyze the legal politics for the Prosecutor's Office in the authority to submit a judicial review. In this writing the author uses a normative juridical method with research specifications in the form of descriptive analysis. The pros and cons of accepting the application for reconsideration submitted by the Public Prosecutor is a brave decision, because many view that the Supreme Court's decision to accept the application for review by the Public Prosecutor is a violation of the law, especially in the Criminal Procedure Code, because the Criminal Procedure Code only regulates the rights of the convicted person. There is no clear regulation in the Criminal Procedure Code regarding the prosecutor's right to submit a request for judicial review, requiring legal action to clarify the right of the public prosecutor/prosecutor to request a judicial review which is implied in several statutory regulations. On December 7 2021, the DPR RI approved changes to Law no. 16 of 2004 concerning the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia, of the eleven points of the revised provisions, one of them is regarding the authority of the Prosecutor to submit a request for judicial review to the Supreme Court.

Keywords


Wewenang, Kejaksaan, Peninjauan Kembali.

References


A. Hamzah dan Irdan Dahlan, (1987), Upaya Hukum Dalam Perkara Pidana, Bina Aksara, Jakarta

Barda Nawawi Arief, (2010), Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Jakarta: Kencana

Saviera Chntyara, (2018), Peranan Visum Et Repertum Pada Tahap Penyidikan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Penganiayaan, Fakultas Hukum, UMS, Surakarta

Soedarto, (1986), Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung

B. Suhariyanto, (2015), Aspek Hukum Peninjauan Kembali Lebih dari Satu Kali dalam Perkara Pidana (Perspektif Penegakan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum). Jurnal Hukum Dan Peradilan, 4 (2)

M. Lutfi Chakim, (2015), Mewujudkan Keadilan Melalui Upaya Hukum Peninjauan Kembali pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, Jurnal Konstitusi, 12 (2)

Muhammad Ridwanta Tarigan, (2022), Tinjauan Yuridis Upaya Hukum Peninjauan Kembali yang Diajukan Oleh Penuntut Umum dalam Perkara Pidana, Locus Journal of Academic Literature Review, 1 (5)

Nur Dwi Edie W and Gunarto, (2020), Analysis of Judicial Policy in Deciding Criminal Acts Based Alternative Indictment (Case Study Decision Number 82 / Pid.B / 2019 / PN.Blora), Jurnal Daulat Hukum: 3 (1)

Ristu Darmawan, (2012), Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Bebas dalam Perkara Pidana, Tesis, Universitas Indonesia

R. Yuniagara, E. Purnama, & M. S. Sjafei, (2017), Kekuatan Hukum Mengikat SEMA No. 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 19 (1)

S. D. Kartika, (2014), Peninjauan Kembali Lebih Dari Satu Kali, Antara Keadilan dan Kepastian Hukum. Info Singkat Hukum, 6 (06)

Shanti Dwi Kartika, (2014), Peninjauan Kembali Lebih Dari Satu Kali, Antara Keadilan Dan Kepastian Hukum, Buletin Info Hukum Singkat Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI, VI (06) II/P3DI

S. W. Gumbira, (2016), Problematika Peninjauan Kembali dalam Sistem Peradilan Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pasca SEMA RI No. 7 Tahun 2014 (Suatu Analisa Yuridis dan Asas-Asas dalam Hukum Peradilan Pidana). Jurnal Hukum & Pembangunan, 46 (1)

V. I. W.Nalle, (2013), Kewenangan Yudikatif dalam Pengujian Peraturan Kebijakan. Jurnal Yudisial, 6 (1)




DOI: http://dx.doi.org/10.30659/rlj.3.2.%25p

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Ratio Legis Journal has been indexed in: