Table of Contents
Articles
TINJAUAN HUKUM KEDUDUKAN DAN FUNGSI NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM DALAM MEMBUAT AKTA OTENTIK (Studi Kasus di Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang)
Umar Ma’ruf, Dony Wijaya
|
299-309
|
HARKAT DAN MARTABAT MANUSIA DALAM PANDANGAN KENEGARAAN PANCASILA DAN UUD NRI TAHUN 1945
Suroto Suroto
|
310-318
|
KEBIJAKAN DAERAH DALAM PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN DALAM RANGKA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT BERDASARKAN UNDANG UNDANG NO 13 TAHUN 2011 DI KABUPATEN DEMAK
Sri Kusriyah, Dina Aulia
|
319-328
|
WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH ( STATUS ANAK )
Maria Ulfah
|
329-334
|
PERBANDINGAN HUKUM KEDUDUKAN AHLI WARIS PENGGANTI BERDASARKAN HUKUM KEWARISAN ISLAM DENGAN HUKUM KEWARISAN MENURUT KUHPERDATA
Peni Rinda Listyawati, Wa Dazriani
|
335-344
|
IMPLIKASI PENCABUTAN HAK ATAS TANAH TERHADAP PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA
Faturrahim Faturrahim
|
345-350
|
ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK DALAM KASUS EKSPLOITASI PEKERJA ANAK
Fatin Hamamah
|
351-360
|
PENERAPAN DIVERSI DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN ANAK DI POLRES SEMARANG
Hartono Hartono
|
361-378
|
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGUASAAN HARTA BAWAAN DAN HARTA BERSAMA SETELAH PERCERAIAN MENURUT UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN BERBASIS KEADILAN
Zulfiani Zulfiani
|
379-387
|
MODEL PERLINDUNGAN PREVENTIF BAGI KONSUMEN ONLINESHOP MELALUI KETERBUKAAN INFORMASI
Ukie Tukinah
|
388-399
|
PARADIGMA TEOTERIS THE LIVING CONSTITUTION DAN PENGAKUAN HAK KONSTITUSIONAL MASYARAKAT HUKUM 400 ADAT DI INDONESIA
Windi Hikma Ardiani
|
400-411
|
KEOTENTIKAN AKTA JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DITANDATANGANI DI HADAPAN NOTARIS
Sudiharto Sudiharto
|
412-418
|
PERAN POLRI DALAM PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN
Anwar Sodik
|
419-426
|