PERANAN PENYIDIK DALAM TINDAK PIDANA PEMILIHAN KEPALA DAERAH
Abstract
This research is about: The Role of the Police Investigators Handling Crime Election, aims to identify and analyze the role of police investigator in the handling of criminal acts in the elections. barriers faced by investigators in handling criminal acts of the local elections and how to overcome them. The method used juridical empirical. Data collected through interviews, documents and literature studies. The data were analyzed qualitatively. Police investigators role in the handling of criminal acts Selection of regional heads, namely as an investigator of the alleged criminal acts of the local elections. Handling of criminal acts carried out by the local election supervisory committee report after a discussion of the integrated role in law enforcement centers to report violations of the elections. There is a problem in penangana criminal election among other issues Money, Criminal policies should be done in full against certain acts, especially against a weak special crimes if applied to the Criminal Code which is the general criminal provisions, as well as the election of the offenses in addition to regulate acts that may be liable to criminal threat should be listed as well. It is important that the criminal policy can achieve the desired objectives. There should be attempts non penal more intensive in combating criminal election as money politics that still exists due to the weak criminal sanctions.
Full Text:
PDF (Bahasa Indonesia)References
A. Buku
Achmad Sulchan, 2016,Perkara Pidana Pemilihan Umum yang Bernilai Keadilan, Semarang, Sint Publishing.
Ahmad Wardi Muslich, 2004, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, Sinar Grafika, Jakarta
Achmad Ali, 2012, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interprestasi Undang-Undang (Legisprudence), Volume 1, Kencana, Jakarta
Barda Nawawi Arief 1996, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung
Djanedjri M, 2009, Pelanggaran dan Sengketa Pemilu, Harian Seputra Indonesia, Jakarta.
Jan Remmelink, 2003, Hukum Pidana - Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari KUHP Belanda dan Padanannya Dengan KUHP Indonesia, Gramedia, Pustaka Utama, Jakarta
Jimly Asshiddiqie, 2007, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, BIP, Jakarta
Lawrence M. Friedman, American Law: An Introduction, Second Edition, Penerjemah : Wishnu Basuki, 2001, Tatanusa, Jakarta
Mahmud Mulyadi, 2006, Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Kekerasan (Studi di Kota Palembang), Disertasi
Soejono; H. Abdurrahman, 1997, Metode Penelitian Hukum.Rineka Cipta,, Jakarta
Sudarto, 1990, Hukum Pidana I,Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip, Semarang.
Sedarmayanti; Syarifudin Hidayat, 2002,Metodologi Penelitian, Mandar Maju, Bandung.
Soewoto Mulyosudarmo, 2004, Pembaharuan Ketatanegaraan Melalui Perubahan Konstitusi, Asosiasi Pengajar HTN dan HAN dan In-TRANS, Malang
Suryono Sutarto. 1991. Hukum Acara Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
Suryono Sutarto; Sudarsono, 2001, Hukum Acara Pidana Jilid II, Fakultas Hukum Universitas Muria, Kudus
Sayyidatul Insiyahm Xavier Nugraha, Shevierra Danmadiyah, Pemilihan Kepala Daerah Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah: Sebuah Komparasi Dengan Pemilihan Secara Langsung Oleh Rakyat, Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 28, No. 2, Agustus 2019;
Teguh Prasetyo, 2005, Hukum Pidana Materil Jilid I,Kurnia Kalam, Yogyakarta
Topo Santoso. 2003. Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari’at dalam Wacana dan Agenda, cet. ke-1, Gema Insani Press, Jakarta
Trisno Raharjo. 2011. Mediasi Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana.Yogyakarta. Mata Padi Pressindo
B. Perundang – Undangan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1964 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015
DOI: http://dx.doi.org/10.26532/jh.v35i2.11048
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Jurnal Hukum Indexed by :
 | Jurnal Hukum | |
| Faculty of Law, Unissula | Copyright of Jurnal Hukum | |
| Jalan Kaligawe Raya KM.4, Terboyo Kulon, Genuk, | ISSN 1412-2723 ( Print )e-ISSN 2723-6668 ( Online ) | |
| Semarang, Central Java, Indonesia, 50112 |