Tinjauan Yuridis Sertifikat Tanah Pengganti Dalam Transaksi Jual Beli Tanah
Abstract
Kata Kunci: Tinjauan Yuridis,Sertifikat Tanah Pengganti, Jual Beli Tanah
Full Text:
PDFReferences
A. Buku
Pugung, S. (2021). Perihal Tanah Dan Hukum Jual Belinya Serta Tanggung Jawab PPAT Terhadap Akta yang Mengandung Cacat Perspektif Negara Hukum. CV Budi Utama, 1–2.
Adrian Sutedi. (2011). Sertifikat hak atas tanah / Adrian Sutedi. Jakarta :: Sinar Grafika,.
B. Jurnal / Artikel
Arifin Yusuf. (2015). Tinjauan Yuridis terhadap Penerbitan Sertipikat Pengganti di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten Menurut PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Dinamika Hukum, 6(3).
Dilapanga, R. A. (2017). Sertifikat Kepemilikan Hak Atas Tanah Merupakan Alat Bukti Otentik Menurut Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960. LEX CRIMEN, 6(5).
Maulani dan Anang Dony Irawan, L. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertipikat Tanah Pengganti Karena Hilang. Indonesian State Law Review (ISLRev), 4(1), 1–6.
Marasabessy, F. (2018). Tindak Pidana Pemalsuan Dalam Pendaftaran Hak Atas Tanah dan Implikasi Hukum Penerbitan Sertifikat Yang Tidak Prosedural. Jurnal Asy-Syukriyyah, 19(1), 80–94.
Okta, T., Karima, W., & Wardhana, M. (2023). Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 113 Pk/Tun/2020 Tentang Penerbitan Sertifikat Pengganti Atas Tanah Yang Sudah Diperjualbelikan. Novum : Jurnal Hukum, 222–235.
Pengurusan Sertifikat Tanah yang Hilang - LBH “Pengayoman†UNPAR. (n.d.). Retrieved September 10, 2023, from https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/pengurusan-sertifikat-tanah-yang-hilang/
Putri, M. (2021). Sengketa Kepemilikan Tanah Atas Penerbitan Sertipikat Pengganti (Studi Kasus Sertipikat Hak Milik No. 524 Dan No. 535 Di Kelurahan Ahusen Kota Ambon) (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional).
C. Undang-Undang
Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria
Kitab Undang- Undang Hukum Perdata
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah
Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan
Refbacks
- There are currently no refbacks.