STATUS KEPEMILIKAN RUMAH SUSUN DI ATAS HAK GUNA BANGUNAN YANG MELEKAT DI ATAS HAK PENGELOLAAN (TANAH KOMPLEK BANDARA KEMAYORAN)
Abstract
Organizers of development (third party) who has entered into an agreement with the holder of rights management; such as rights management is controlled by Indonesian State Secretariat complex on land Kemayoran New Town Airport; may establish flats on land management right after previously completing the status of land rights into Broking . Management Rights is a right that comes from the State of land tenure which authorizes the holder of rights. Management rights will not expired , but Broking attached on it still has a term to be extended with the consent of the owner of the Management. An issue for state ownership apartment units in Bandar Kemayoran New Town when Broking cannot be extended or split Certificate of Ownership Flats Upper Unit not approved by the holders of Rights Management. This study uses a type of juridical normative, descriptive, using a data collection tool to obtain documents study secondary data sourced on primary legal materials, secondary and tertiary units associated with the ownership of the Flats above Broking attached on the Management of New Town Kemayoran Airport, using qualitative analysis.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Buku-Buku
Boedi Harsono, 2003, “Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannyaâ€, Jakarta : Djambatan.
Arie S Hutagalung, 2007, “Kondominium : Permasalahannyaâ€. Edisi Revisi. Cet.1. Jakarta : Badan Penerbit Universitas Indonesia.
Supriadi, 2010, “Hukum Agrariaâ€. Cet. Keempat. Jakarta : Sinar Grafika.
Adrian Sutedi, 2010, “Hukum Rumah Susun & Apartemenâ€, Cet. Pertama.Jakarta Sinar Grafika.
Jurnal
Ramelan, Eman. “Hak Pengelolaan Setelah Berlakunya Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahahn Nasional No. 9 Tahun 1999â€. Majalah Yuridika, Vol. 15 No. 3, Mei-Juni 2000, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.
Santoso, Urip (1). “Eksistensi Hak Pengelolaan Dalam Hukum Tanah Nasionalâ€. Mimbar Hukum Volume 24, Nomo2 2, Juni 2012.
Perundang-Undangan Indonesia, “Undang Undang tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agrariaâ€, UU No. 5 Tahun 1960. LN. No. 104 Tahun 1960.TLN.No. 2043.
_____. “Undang Undang tentang Rumah Susunâ€, UU No.16 Tahun 1985. LN. No. 75 Tahun 1985, TLN No. 3318.
_____. “Undang Undang tentang Hak Tanggung Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanahâ€, UU No. 4 Tahun 1996.LN No.42 Tahun 1996.TLN.No. 3632.
_____. “Undang Undang tentangPerubahan Atas UU No. 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanahâ€, UU No. 20 Tahun 2000. LN. No. 130 Tahun 2000.TLN No. 3988.
_____. “Undang-undang tentang Perbendaharaan Negaraâ€, UU No.1 Tahun 2004, LN. No. 5 Tahun 2004, TLN. No. 4355.
_____. “Undang Undang tentang Rumah Susunâ€, UU No. 20 Tahun 2011, LN. No. 108, TLN No. 5252.
_____. “Peraturan Pemerintah tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Dan Hak Pakai Atas Tanahâ€, PP No. 40 Tahun 1996. LN. No. 58 Tahun 1996.TLN No. 3643.
_____. Peraturan Pemerintah Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Yang Diubah Dengan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2008. PP No. 6 tahun 2006. LN. No. 20 Tahun 2008. TLN. No. 4609
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 9 tahun 1999 tentang Tata cara pemberian Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.
Peraturan Menteri Sekretaris Negara No. 7 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sekretaris Negara No. 1 Tahun 2005 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretaris Negara.
Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK.25/HPL/DA/1987 tentang PemberianHak Pengelolaan atas nama Sekretariat Negara RI.
Keputusan Menteri Keuangan No. 234/KMK.05/2008 tentang Penetapan Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran Jakarta Pada Sekretariat Negara Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
Peraturan Presiden No. 43 Tahun 2008 tentang membubarkan Badan Pengelola Komplek Kemayoran (BPKK) dan Direksi Pelaksana Pengendalian Pembangunan Komplek Kemayoraqn (DP3KK).
Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK.25/HPL/DA/1987 tentang Pemberi Hak Pengelolaan Atas Nama Sekretariat Negara RI cq Badan pengelola Komplek Kemayoran Jakart.a
Surat Keputusan Menteri Sekretaris Negara No. B.401/M.Sesneg/D-4/07/2008 tanggal 16 Juli 2008.
Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan No. 630.1-3430 tanggal 17 September 1998.
Internet
Anton Erawan, “Kemayoran, Sebuah Ironi Dunia Propertiâ€, http://www.rumah.com/, diakes Senin tanggal 24 Juni 2013: 1.32 WIB.
Ayu, Rizky. “SHM –Sarusun yang Berasal dari Perjanjian BGS atas Tanah HPLâ€, Tesis Magister Kenotariatan Universitas Airlangga, 2013, http:/risky-a-n-f7.web,uanair.ac.id/, diakses Senin, 3 Juni 2013 : 20.52 WIB.
Fahmi, Ismail. Bisnis Indonesia, “SK Mensesneg Hidupkan Pusat Bisnis Kemayoranâ€, http://www.mbr-kemayoran.org/, diakses Senin, 1 Juli 2013 : 15.38 WIB
http://lontar.ui.ac.id/, diakses Sabtu tanggal 29 Juni 2013 :19.31 WIB.
Mokoginta, Yustisia Angkina, ‘Status Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Diatas Hak Guna Bangunan Atas Hak Pengelolaanâ€, Abstrak Tesis Magistes Kenotaritan Universitas Airlangga, http://alumni.unair.ac.id/, diakses Senin, 1 Juli 2013 : 14.18 WIB
“Penyimpangan di Kemayoranâ€, http://i.inilah.com/, diakses Minggu, tanggal 23 Juni 2013 : 20.10 WIB.
Sudiro Sumbodo, “Sejarah Bandara Kemayoranâ€, http://naufal-indoflyer.blogspot.com/ diakses Minggu, tanggal 23 Juni 2013 : 1:27 WIB.
Santi Rachmadsyah, httt://www.hukumonline.com/, diakses Minggu, 23 Juni 2013 : 20.25 WIB.
Taurusia, Helen, “Rumah Susun Yang Dibangun Di Atas Tanah Hak Guna Bangunan Yang Terebit Di Atas Tanah Hak Pengelolaanâ€, http://www.hukumproperti.com/, diakses Minggu, 30 Juni 2013 : 21.35.
DOI: http://dx.doi.org/10.26532/jph.v1i1.1465
Refbacks
- There are currently no refbacks.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Jurnal Pembaharuan Hukum Indexed by :
 | Jurnal Pembaharuan Hukum | |
| Faculty of Law, Unissula | Copyright of Jurnal Pembaharuan Hukum | |
| Jalan Kaligawe Raya KM.4, Terboyo Kulon, Genuk, | ISSN 2580-3085 (Online) ISSN 2355-0481 (Print) | |
| Semarang, Central Java, Indonesia, 50112 | JPH is licensed under a |