Table of Contents
Articles
PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DI DESA KRANDON KECAMATAN GUNTUR KABUPATEN DEMAK
Siti Rodhiyah, Muhammad Harir
|
291-300
|
PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK YANG DEMOKRATIS, DAMAI DAN BERMARTABAT
Achmad Arifulloh
|
301-311
|
KEBIJAKAN DAERAH DALAM PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN DALAM RANGKA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT BERDASARKAN UNDANG UNDANG NO 13 TAHUN 2011 DI KABUPATEN DEMAK
Sri Kusriyah, Dina Aulia
|
312-322
|
TINJAUAN KRITIS HUKUM PIDANA TERHADAP MEDIA PENYIARAN YANG BERDAMPAK PADA TINGGINYA TINDAK KRIMINALITAS DI INDONESIA
Herwin Sulistyowati
|
323-328
|
IMPLEMENTASI IDE KESEIMBANGAN DALAM PEMBANGUNAN HUKUM PIDANA INDONESIA BERBASIS NILAI-NILAI PANCASILA
Ira Alia Maerani
|
329-338
|
UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN PERAMPASAN SEPEDA MOTOR DI JALAN RAYA (Studi Kasus di Polrestabes Semarang)
R. Sugiharto, Rina Lestari
|
339-347
|
Analisis Yuridis Normatif dan Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014 Tentang Batas Usia Perkawinan Anak (Perempuan)
Hasanain Haikal
|
348-355
|
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGUASAAN HARTA BAWAAN DAN HARTA BERSAMA SETELAH PERCERAIAN MENURUT UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN BERBASIS KEADILAN
Zulfiani Zulfiani
|
356-362
|
POTENSI KORUPSI DALAM KEBIJAKAN VALIDASI PAJAK PENJUALAN ATAS TANAH DAN ATAU BANGUNAN
Lilik Warsito
|
363-369
|
TINJAUAN HUKUM KEDUDUKAN DAN FUNGSI NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM DALAM MEMBUAT AKTA OTENTIK (Studi Kasus di Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang)
Umar Ma’ruf, Dony Wijaya
|
370-380
|
AKIBAT HUKUM HAK MEWARIS ANAK HASIL PERKAWINAN SIRI BERBASIS NILAI KEADILAN
Erni Agustina
|
381-390
|
REKONSTRUKSI RESTORATIVE JUSTICE SYSTEM DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERBASIS KEADILAN HUKUM
Juyanto Juyanto
|
400-408
|