Table of Contents
Articles
KAJIAN HUKUM ONLINE DISPUTE RESOLUTION (ODR) DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999
M Ali Mansyur, Hutrin Kamil
|
111-120
|
PERAN DAN FUNGSI DPD RI DALAM RANGKA MENUJU SISTEM BIKAMERAL YANG EFEKTIF MELALUI AMANDEMEN UUD 1945 KE-5
Wahyu Widodo
|
121-131
|
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK BATIK DI KOTA PEKALONGAN DALAM MENYONGSONG ASEAN ECONOMIC COMMUNITY 2015
Anis Mashdurohatun, Adriyanto Adriyanto
|
132-143
|
PEMBAHARUAN HUKUM DALAM PENYITAAN BARANG BUKTI HASIL KORUPSI
Abdul Rosyad
|
144-151
|
IMPLEMENTASI PENGGUNAAN HAK INISIATIF UNTUK MENGHASILKAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PEDAGANG KAKI LIMA YANG PARTISIPATIF DI KOTA PEKALONGAN
Djauhari Djauhari, Nurul Indrawati
|
152-159
|
ANALISIS YURIDIS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 DI ERA DIGITALISASI
Andri Winjaya Laksana, Suratman Suratman
|
169-177
|
REKONSTRUKSI PEMIDANAAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM (PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM)
Ahmad Syafiq
|
178-190
|
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM E-COMMERCE SEBAGAI AKIBAT DARI GLOBALISASI EKONOMI.
Lathifah Hanim
|
191-199
|
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DISKRESI PADA SISTEM PELAYANAN PUBLIK DI KOTA TEGAL
Ikmal Jaya
|
200-208
|
IMPLIKASI DISPENSASI PERKAWINAN TERHADAP EKSISTENSI RUMAH TANGGA DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG
HM Mawardi Muzzamil, Muhammad Muhammad Kunardi
|
209-218
|
ANALISIS HUKUM SISTEM PENYELESAIAN SENGKETA ATAS TANAH BERBASIS KEADILAN
HERLINA RATNA SAMBAWA NINGRUM
|
219-227
|
KONSTRUKSI HAK MENGUASAI NEGARA DALAM TATA LAKSANA PENGADAAN TANAH BAGI KEPENTINGAN UMUM DI KABUPATEN SEMARANG
Sumral Buru Manoe
|
228-236
|