Position of the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia in the Indonesian Constitutional System
Abstract
Keywords
References
Ajudikasi. Dinamika Kedudukan Hukum Jaksa Sebagai Pengacara Negara Pasca Perubahan Undang-Undang Kejaksaan, Universitas Singaperbangsa Karawang. Karawang, 2022. p.127
Al. Amin, Amiruddin, Andi Arfan Sahabuddin, Analisis Hukum Kedudukan Institusi Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan UUD NKRI 1945, Kajian Eksekusi Madani Law Journal, Vol 1 Issue 2, 2024, hlm 1-16
Andi Hamzah. Pengatur Hukum Acara Pidana Indonesia. (Jakarta: Ghalia Indonesia,1990), p. 70.
Brando Aiba, Kedudukan Dan Kemandirian Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, Lex Administratum, Vol. IX, No. 2, 2021, p. 210-220
Dalihan Na Tolu. Kedudukan Kejaksaan Dalam Ketatanegaraan Dari Prespektif Hukum Tata Negara, STAIN Bengkalis, Bengkalis, 2023, p.72.
Ghonu, I, Independensi Kejaksaan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Justitia, Vol.31, (No.2), 2015. Hlm 21
Harkristuti Harkrisnowo, Kejaksaan Agung dalam Tatanan Kelembagaan (Surabaya: Pustaka Kartini 2007), h. 7
Ismail Ghonu, Independensi Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, Justitia Et Pax Jurnal Hukum, Vol. 31, No. 2, 2015, p. 12
La Dee. "Kedudukan Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia." Linear: Jurnal Ilmu Pendidikan Vol. 2, No. 1 (2018), hlm 18
Marwan Effendy, Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum, Putra Tunggal, Surabaya, 2007, p. 7
Menurut Kbbi Isidential Adalah Sesuatu Yang Terjadi Atau Dilakukan Hanya Pada Kesempatan Atau Waktu Tertentu Saja; Tidak Secara Tetap Atau Rutin; Sewaktu-Waktu
Muhammad Asrun, Krisis Peradilan Mahkamah Agung Dibawah Soeharto, ELSAM (lembaga Studi dan Advokat Masyarakat), 2004, p. 234-236.
Muhammad Salam Madkur, Peradilan Dalam Islam, terj. Imron AM, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993, hlm 31.
Muhlashin, Negara Hukum, Demokrasi dan Penegakan Hukum di Indonesia. Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam, 8(1), 2021, hlm 87-100.
Ni Kadek Erna Dwi Hapsari, And I. Dewa Gede Dana Sugama. "Upaya Mediasi Oleh Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Wanprestasi Tunggakan Pembayaran Listrik Negara." Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum Vol. 8. No. 11 (2019): p. 1-17.
Nia Gabriella Kaihena (et. al.), Kedudukan Dan Fungsi Kejaksaandalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia, Lex Administratum, Vol. 11, No. 2, 2023, p. 1-10
Ook Mufrohim and Ratna Herawati, Independensi Lembaga Kejaksaan Sebagai Legal Structure Di Dalam Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Di Indonesia, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 2, No. 3, 2020, p. 382.
Rusman Sumadi. "Praperadilan Sebagai Sarana Kontrol Dalam Melindungi Hak Asasi Manusia (Ham) Tersangka." Jurnal Hukum Sasana, Vol 7. No. 1 (2021). Hlm 76
Satjipto Rahardjo, 1987. Masalah Penegakan Hukum, Sinar Baru, Bandung, p. 43
Soetandyo Wignjosoebroto, Ragam-Ragam Penelitian Hukum, dalam Sulistyowati Irianto dan Shidarta, ed., 2013, Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi, Cetakan Kedua Yayasan Pustaka Obor, Jakarta, p. 121-141.
Sudarwan Denim, Menjadi Peneliti Kualitatif, Pustaka Setia, Bandung, 2012, p. 62.
DOI: http://dx.doi.org/10.30659/rlj.3.4.1061-1070
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Ratio Legis Journal has been indexed in: