Table of Contents
Articles
POLITIK HUKUM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH DALAM PERSPEKTIF NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
Sri Kusriyah
|
1-11
|
PERSPEKTIF TEORI KEWENANGAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) DALAM RANGKA PENEGAKKAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH PADA LEMBAGA PERBANKAN SYARIAH
aryani witasari
|
12-20
|
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP EKSISTENSI BECAK BERMOTOR UMUM (BENTOR) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Meta Suryani, Anis Mashdurohatun
|
21-38
|
REKONSTRUKSI PEMERIKSAAN PERKARA DI PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL BERBASIS NILAI CEPAT, ADIL DAN MURAH
Hono Sejati
|
39-47
|
SEMANGAT PEMBAHARUAN DAN PENEGAKAN HUKUM INDONESIA DALAM PERSPEKTIF SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE
Muhammad Junaidi
|
48-53
|
TINJAUAN ANALIS ATAS PENGATURAN WILAYAH LANDAS KONTINEN DENGAN BERLAKUNYA KONVENSI HUKUM LAUT PBB 1982
Munsharif Abdul Chalim
|
54-70
|
UPAYA PENGADILAN DALAM PERLINDUNGAN HUKUM ANAK LUAR NIKAH BERDASARKAN SILA KE-5 PANCASILA
Dzanurusyamsyi Dzanurusyamsyi
|
86-96
|
PERLINDUNGAN DESAIN INDUSTRI BAGI UMKM YANG BERKEADILAN SOSIAL
Sukarmi Sukarmi
|
97-108
|
REKONSTRUKSI PENEGAKAN HUKUM POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH BERBASIS HUKUM PROGRESIF
Imawan Sugiharto
|
109-126
|
PERBANDINGAN MATERI MUATAN KETETAPAN MPR PADA MASA PEMERINTAHAN ORDE LAMA, ORDE BARU, DAN ERA REFORMASI
Widayati Widayati
|
127-137
|
MEDIASI PENAL SEBAGAI UPAYA DALAM RANGKA PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA BERBASIS NILAI-NILAI KESEIMBANGAN
Taufiqurrohman Abildanwa
|
138-148
|
PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI
Arpangi Arpangi
|
149-156
|