Table of Contents
Articles
ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN HUKUM ADAT DAN PERANAN NOTARIS-PPAT DALAM PROSES PENDAFTARAN TANAH MENURUT UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA DI KOTA SORONG PAPUA BARAT
Dwi Pratiwi Markus, Amin Purnawan
|
297 - 304
|
TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERMOHONAN PEMBATALAN AKTA JUAL BELI YANG DIBUAT OLEH NOTARIS/PPAT ( STUDI KASUS PT. WAHANA WIJAYA LESTARI REALITY DENGAN YO SWIE TJIN )
Fifian Leliana, Anis Mashdurohatun
|
305 - 312
|
KONSEP IDEAL PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN KERJA OUTSOURCING WAKTU TERTENTU (STUDI DI BANK JATENG)
Chrys Wahyu Indrawati, Sukarmi Sukarmi
|
317 - 322
|
AKIBAT HUKUM AKTA OTENTIK YANG TERDEGRADASI MENJADI AKTA DIBAWAH TANGAN
Soegeng Ari Soebagyo, Gunarto Gunarto
|
323 - 330
|
TINJAUAN TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK JABATAN NOTARIS DI KABUPATEN PURBALINGGA
Yogi Priyambodo, Gunarto Gunarto
|
331 - 338
|
PERANAN PPAT DALAM PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) ON LINE ATAS TRANSAKSI JUAL BELI TANAH DAN BANGUNAN DI KOTA MAGELANG
Yunita Budi Chrissanni, Amin Purnawan
|
339 - 346
|
PRINSIP KEHATI-HATIAN BAGI NOTARIS/PPAT DALAM MENJALANKAN TUPOKSINYA DALAM UPAYA PENCEGAHAN KRIMINALISASI BERDASARKAN KODE ETIK
Denny Saputra, Sri Endah Wahyuningsih
|
347- 354
|
PERMOHONAN HAK MILIK YANG BERASAL DARI TANAH NEGARA DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG
Ilham Ilham, Djauhari Djauhari
|
|
ANALISIS YURIDIS ATAS PERJANJIAN PERKAWINAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN IMPLIKASI PUTUSAN MK NO.69/PUU-XIII/2015
Wisda Rauyani Efa Rahmatika, Akhmad Khisni
|
363 - 372
|
PERAN NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF (PPAIW) DALAM PENDAFTARAN TANAH WAKAF UNTUK MEWUJUDKAN KEMASLAHATAN UMUM
Abdullah Amirudin, Akhmad Khisni
|
373 -380
|
PERAN NOTARIS SEBAGAI SAKSI DALAM PROSES PERADILAN PIDANA
Irawan Arief Firmansyah, Sri Endah Wahyuningsih
|
381 - 388
|
MAKNA PENYULUHAN HUKUM SEHUBUNGAN DENGAN PEMBUATAN AKTA OLEH NOTARIS DI KABUPATEN KENDAL
Muhammad Ali Alala Mafing, Munsyarif Abdul Chalim
|
389 - 394
|
PERAN NOTARIS DAN PPAT DALAM MENCEGAH TERJADINYA PENYALAHGUNAAN KUASA JUAL UNTUK PENGHINDARAN PAJAK
Yuliana Zamrotul Khusna, Lathifah Hanim
|
395 - 400
|
PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PELAKSANAAN PENDAFTARAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS MELALUI SISTEM ONLINE
Erina Permatasari, Lathifah Hanim
|
401 - 406
|
PELAKSANAANuPERALIHAN HAKuATAS TANAHu BERDASARKAN HIBAHuWASIAT OLEHuPELAKSANA WASIAT BERDASARKAN PERATURANuPEMERINTAH NOMORu24 TAHUNu1997
Awal Candra Pamungkas, Djauhari Djauhari
|
407 - 416
|
IMPLEMENTASI PERJANJIAN PEMBIAYAAN JUAL BELI (MURABAHAH) DI BANK NEGARA INDONESIA ( BNI ) SYARIAH CABANG SEMARANG
Moch Faizul Khakim, Gunarto Gunarto
|
417 - 424
|
KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM JUAL BELI TANAH DENGAN AKTA PPAT DI KECAMATAN TINANGGEA KABUPATEN KONAWE SELATAN SULAWESI TENGGARA
Rifan Agrisal Ruslan, Umar Ma’ruf
|
425 - 432
|
PENGATURAN PELAKSANAAN PASAL 209 KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG WASIAT WAJIBAH TERHADAP ANAK ANGKAT MELALUI AKTA YANG DIBUAT NOTARIS DALAM BENTUK NOTARIIL
Yanuar Dwiyan Putra, Sri Endah Wahyuningsih
|
433 - 440
|
KEWENANGAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS WILAYAH DALAM MEMBERIKAN PERSETUJUAN TERHADAP PEMANGGILAN NOTARIS OLEH PENEGAK HUKUM
Udi Hermawan, Munsyarif Abdul Chalim
|
449 - 454
|
OPTIMALISASI NILAI PEMANFAATAN WAKAF DARI FUNGSI SOSIAL MENJADI EKONOMIS DI KOTA SEMARANG
Joko Dwi Widiyanto, Akhmad Khisni
|
455 - 462
|
OPTIMALISASI NILAI PEMANFAATAN WAKAF DARI FUNGSI SOSIAL MENJADI EKONOMIS DI KOTA SEMARANG
Joko Dwi Widiyanto, Akhmad Khisni
|
455 - 462
|
PENDAFTARAN AKTA JUAL BELI YANG MELEBIHI JANGKA WAKTU PENDAFTARAN TANAH DI KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA SEMARANG
Kusmaryanto Kusmaryanto, Gunarto Gunarto
|
475 - 484
|
AKIBAT HUKUM JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN MENURUT UU NOMOR 42 TAHUN 1999
Muhammad Hilmi Akhsin, Anis Mashdurohatun
|
485 - 500
|