Implementasi Pp No : 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dalam Kaitannya Dengan Remunerasi Sesuai Dengan Permenkumham Nomor 33 Tahun 2017 (Study Kasus Di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah)

Abstract

ABSTRAK

Pegawai Negeri Sipil (PNS) mempunyai peranan amat sangat penting sebab Pegawai Negeri Sipil merupakan unsur aparatur negara untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan Negara Indonesia. Seperti tertuang dalam pembukaan Undang – Undang Dasar 1945, tujuan Negara Indonesia untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia. Pada masa Orde Baru banyak PNS yang mencari sambilan pekerjaan untuk menambah penghasilan dikarenakan pendapatan PNS pada saat itu masih minim serta tingkat kedisiplinan PNS masih sangat rendah. Tahun 2017 Pemerintah mengeluarkan Permenkumham Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja atau remunerasi yang diharapkan dapat mensejahterakan PNS serta dapat meningkatkan kedisiplinan PNS yang tertuang dalam PP No : 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Dari hasil penelitian diketahui bahwa implementasi atau penerapan Disiplin PNS yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah antara lain menetapkan jam kerja dinas serta sanksi yang diperoleh, Pelaksanaan Apel Pagi dan Apel Sore, Penertiban Dalam Berpakaian, Target Kinerja Pegawai Negeri Sipil. Hambatan dan upayanya antara lain penentuan kelas jabatan dalam pemberian tunjangan kinerja sering tidak sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan pegawai, penetapan keterlambatan jam kerja dan pulang kantor yang belum terukur dengan jelas. Upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan hasrat yang kuat dalam pegawai untuk menjalankan tugas sesuai norma, etika dan kaidah yang berlaku.

Kata kunci : Remunerasi , Disiplin, PNS

 

ABSTRACT

Civil Servants (PNS) has a very very important role because Civil Servants are elements of the state apparatus to organize the government and development in order to achieve the goals of the State of Indonesia. As stated in the preamble of the 1945 Constitution, the objective of the State of Indonesia to protect the entire nation and the whole of Indonesia's blood sphere, to promote the common good, to educate the nation and to execute the order of the world. In the New Order era many civil servants are looking for a sideline work to supplement income due to civil servants income at the time is still minimal and the level of discipline of civil servants is still very low. In 2017 the Government issued Permenkumham Number 33 Year 2017 on Performance Allowance or remuneration that is expected to prosper civil servants and can improve the discipline of civil servants as stipulated in Government Regulation No. 53 of 2010 on Civil Government Discipline. The approach method used in this research is empirical juridical. From the results of the research is known that the implementation or implementation of civil servant discipline conducted by the Regional Office of the Ministry of Justice and Human Rights of Central Java, among others set the working hours of the service and sanctions obtained, Implementation of Apple Morning and Apples Evening, Order In Dressing, Target Performance Civil. Obstacles and efforts include the determination of the class position in the provision of performance allowances are often not in accordance with the work performed by employees, the determination of delay in working hours and home office that has not been measured clearly. Efforts are made by increasing the strong desire in the employee to perform tasks according to norms, ethics and rules that apply.Keywords: Remuneration, Discipline, civil servants